KEPULAUAN RIAU — Laporan tersebut dihimpun dari hasil survei Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang beroperasi di seluruh wilayah. Purbaya enggan membeberkan detail temuan, namun memastikan permasalahan yang ditemukan sejalan dengan pemberitaan yang beredar di media.
"Ada banyak kekurangan. Sama yang di media-media kekurangannya," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8).
Meski belum bertemu secara langsung, Purbaya memastikan akan segera berkoordinasi dengan Kepala BGN yang baru, Sudaryono. Menurutnya, saat ini Sudaryono masih fokus melakukan konsolidasi internal di lembaga tersebut.
"Saya belum ketemu Ketua BGN. Dia masih konsolidasi. Begitu udah selesai konsolidasi, saya datang ke sana," kata Purbaya.
Anggaran MBG Dipangkas Rp 39 Triliun
Potensi pemangkasan anggaran program unggulan pemerintah ini menjadi sorotan. Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengungkapkan, angka efisiensi tersebut masih bersifat sementara dan akan dievaluasi dalam sebulan ke depan seiring perbaikan tata kelola.
"Untuk sementara 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi anggaran, dari Rp 268 triliun itu menjadi Rp 229 triliun," ujar Lili dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).
Lili menegaskan, efisiensi anggaran salah satunya berasal dari penyisiran ulang atau refocusing penerima manfaat. Langkah ini ditempuh agar pelaksanaan APBN berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penyisiran Penerima Manfaat Kunci Efisiensi
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan, saat ini jumlah penerima manfaat MBG tercatat sekitar 62,7 juta orang. Dengan penyisiran ulang data, jumlah tersebut diproyeksikan turun dan otomatis menyesuaikan alokasi anggaran.
"Dengan hasil penyisiran tadi (sekitar) 62,7 juta (penerima manfaat), saya yakin sebenarnya itu nanti akan otomatis mengikuti. Bahwa angkanya sekarang sih sebenarnya sudah ada gambarannya kita akan turun dari itulah. Tapi angka finalnya nanti tunggu sampai benar-benar final," jelas Agustina.
Langkah BGN melakukan audit data penerima manfaat ini menjadi krusial. Pasalnya, akurasi data menentukan besaran pagu anggaran yang diajukan ke DPR. Jika jumlah penerima berkurang signifikan, ruang fiskal pemerintah pun lebih longgar.
Bagi pelaku usaha yang menjadi mitra SPPG, perubahan ini perlu dicermati. Penyesuaian volume pemasok bahan pangan akan mengikuti hasil final data penerima manfaat yang ditetapkan BGN.
