TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyepakati langkah strategis untuk mengakselerasi penuntasan isu blankspot di wilayah perbatasan. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.
Direktur Jenderal PPI Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mengintegrasikan teknologi mutakhir guna mendukung pemerataan ekonomi dan optimalisasi layanan publik di wilayah kepulauan. Salah satu wujud nyatanya adalah pembangunan enam BTS yang tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.
"Pembangunan BTS tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun dengan pelaksanaan pembangunan yang akan melibatkan operator telekomunikasi yang dalam strateginya mengalokasikan frekuensi 700MHz," kata Wayan dalam keterangannya, Jumat.
Mengapa Frekuensi 700MHz Jadi Andalan?
Wayan menjelaskan frekuensi 700MHz digunakan sebagai pita lebar bergerak seluler untuk memperluas jangkauan layanan internet 4G/LTE dan 5G. Frekuensi ini dinilai memiliki keunggulan utama berupa cakupan sinyal yang luas dan kuat, serta efisien dalam hal biaya karena dapat membangun infrastruktur jaringan dengan jumlah BTS yang lebih sedikit.
Selain pembangunan BTS, Kementerian Komdigi juga akan memanfaatkan berbagai teknologi pendukung guna memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan. Optimalisasi pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA) menjadi salah satu prioritas, diikuti penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta pengembangan teknologi berbasis satelit sebagai alternatif layanan komunikasi di daerah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial.
"Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar," ujar Wayan.
Dampak Blankspot pada Pendidikan dan Layanan Nelayan
Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat 30 titik blankspot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah di wilayahnya. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas perekonomian masyarakat.
Keterbatasan jaringan telekomunikasi itu juga menghambat sejumlah program strategis pemerintah. Proses pembangunan Sekolah Rakyat (SR) serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah mengalami kendala imbas minimnya infrastruktur pendukung, salah satunya jaringan telekomunikasi.
Nyanyang berharap dukungan pemerintah pusat mampu mempercepat pembangunan infrastruktur digital di perbatasan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Ia mencontohkan, layanan internet yang memadai memungkinkan masyarakat, terutama nelayan pesisir di pulau terjauh, tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan.
"Layanan Internet yang memadai memungkinkan masyarakat terutama nelayan pesisir di pulau terjauh, tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital guna mengakses layanan negara," kata Nyanyang.
