TANJUNGPINANG — Masih ada 30 titik blankspot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah di Kepulauan Riau. Kondisi ini yang mendorong Pemprov Kepri dan Kementerian Komdigi menyepakati percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan.
Kesepakatan itu mengerucut pada pembangunan enam unit BTS yang tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura membahas langsung rencana ini bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto di Jakarta.
Frekuensi 700MHz Jadi Andalan Perluas Sinyal 4G dan 5G
Wayan Toni Supriyanto menjelaskan pembangunan BTS akan melibatkan operator telekomunikasi yang mengalokasikan frekuensi 700MHz. Frekuensi ini dinilai punya cakupan sinyal luas dan kuat, serta lebih efisien biaya karena membutuhkan lebih sedikit BTS.
"Pembangunan BTS tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun dengan pelaksanaan pembangunan yang akan melibatkan operator telekomunikasi yang dalam strateginya mengalokasikan frekuensi 700MHz," kata Wayan dalam keterangan resmi, Jumat.
Teknologi ini digunakan sebagai pita lebar bergerak seluler untuk memperluas jangkauan layanan internet 4G/LTE dan 5G. Target utamanya mengatasi area blankspot dan meratakan akses konektivitas hingga ke pelosok desa.
Satelit SATRIA dan Palapa Ring Jadi Cadangan di Pulau Terluar
Selain pembangunan BTS, Kementerian Komdigi menyiapkan teknologi pendukung untuk wilayah kepulauan. Optimalisasi pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA) dan penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring menjadi strategi cadangan.
"Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar," ujar Wayan.
Program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis Terkendala Sinyal
Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan pemerataan akses telekomunikasi menjadi kebutuhan mendesak, khususnya di perbatasan dan pulau terluar. Dampaknya sudah terasa di sektor pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan.
Keterbatasan jaringan bahkan menghambat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Minimnya infrastruktur pendukung, termasuk jaringan telekomunikasi, menjadi kendala utama.
Nyanyang berharap dukungan pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur digital di perbatasan. Ia mencontohkan, layanan internet memadai memungkinkan nelayan pesisir di pulau terjauh mengakses layanan negara tanpa harus melakukan pergerakan fisik.
"Layanan Internet yang memadai memungkinkan masyarakat terutama nelayan pesisir di pulau terjauh, tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital guna mengakses layanan negara," kata Nyanyang.
