TANJUNGPINANG — Rumah dinas Gubernur Kepulauan Riau di Jalan Peralatan, Kilometer 7, Tanjungpinang, kedatangan tamu tak biasa pada pekan ketiga Juni 2026. Sejumlah petugas berseragam rompi hitam dari Badan Pusat Statistik (BPS) datang untuk melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026, dan Ansar Ahmad menjadi responden pertama di provinsi itu.
Ansar yang mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam, didampingi istri Dewi Kumalasari, menerima petugas dengan jamuan mi lendir khas Tanjungpinang. "Silakan dimakan dulu. Pasti belum pada sarapan," kata Ansar kepada petugas sensus.
Data UMKM dan Aset Keluarga Jadi Sasaran Pendataan
Dalam wawancara yang berlangsung di ruang tamu, petugas menggali informasi mulai dari silsilah keluarga hingga aktivitas usaha. Ansar mengaku hanya memiliki satu unit usaha skala UMKM berupa kedai kopi di Kota Tanjungpinang yang beroperasi sejak 2017.
Pendataan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 ini menyasar seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, mulai dari pejabat negara, kepala daerah, hingga pelaku usaha digital seperti pembuat konten di TikTok. BPS Kepri mengerahkan 1.589 petugas yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.
Realisasi 75 Persen: Usaha Rumahan dan Perusahaan Besar Jadi Prioritas
Hingga 31 Juli 2026, realisasi sensus ekonomi di Kepri telah mencapai 75 persen. Kepala BPS Kepri menyebut capaian ini relatif tinggi berkat penerimaan masyarakat yang positif terhadap kedatangan petugas.
Sejauh ini, petugas berhasil memotret usaha tidak hanya di sektor bangunan khusus usaha (BKU), tetapi juga usaha rumahan berbasis daring. Saat ini, finalisasi pendataan tengah digesa untuk perusahaan besar seperti industri, perdagangan, kompleks pertokoan, dan mal.
Jaminan Keamanan Data: Petugas Tak Bisa Unduh Jawaban Responden
BPS memprioritaskan keamanan data responden melalui prinsip terima petugas, isi jawaban dengan benar, dan rahasia (TIR). Seluruh petugas yang mendata melalui aplikasi Survei dan Sensus (FASIH) tidak bisa melihat maupun mengunduh data responden.
Data yang dikumpulkan otomatis terkirim secara real time ke pusat data atau Big Data BPS RI. Petugas sensus juga dilarang keras memberikan data individu responden kepada pihak lain.
Ansar mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap. Data yang akurat menjadi acuan pola pembangunan ekonomi 10 tahun ke depan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
