NATUNA — Warga Desa Sepempang meminta perjuangan serius terkait lima agenda pembangunan yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, H. Mustamin Bakri, dalam kegiatan reses di Kecamatan Bunguran Timur, Senin (10/8/2026). Aspirasi tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Persoalan pemekaran desa menjadi salah satu poin utama yang diusulkan. Masyarakat menyebut persyaratan administrasi telah rampung dan proposal dinyatakan lengkap. Harapannya, proses pemekaran dapat segera diproses agar pelayanan pemerintahan lebih dekat dengan warga.
Air Bersih dan Jalan Jadi Prioritas Warga
Permasalahan distribusi air bersih turut mewarnai jalannya reses. Warga melaporkan bahwa sumber air sebenarnya sudah tersedia dengan kualitas yang baik. Namun, aliran ke rumah-rumah warga belum optimal lantaran infrastruktur perpipaan belum terbangun.
“Untuk air bersih, sumber airnya sudah tersedia dan cukup bagus. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana perpipaan dapat dibangun dan dialirkan ke masyarakat,” demikian aspirasi yang disampaikan warga dalam pertemuan tersebut.
Di sektor infrastruktur jalan, dua usulan diajukan warga. Pertama, pembangunan akses dari Gereja Puak menuju Air Hijau yang dinilai penting untuk mobilitas antarwilayah. Kedua, peningkatan Jalan Batu Kucing yang diharapkan mampu menopang aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat.
Bantuan Rumah Ibadah Juga Diminta
Dukungan untuk sarana keagamaan tidak luput dari perhatian warga. Bantuan pembangunan masjid diajukan sebagai penunjang kegiatan ibadah dan interaksi sosial di Desa Sepempang.
Menanggapi sejumlah permintaan tersebut, Mustamin Bakri menegaskan bahwa setiap masukan akan dicatat dan diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ia menyebut kegiatan reses menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk melihat langsung kondisi lapangan.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kita catat dan kita perjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang ada. Terutama kebutuhan dasar seperti air bersih, akses jalan dan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat,” ujar Mustamin.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antar pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan DPRD. Menurutnya, kolaborasi itu menjadi kunci agar aspirasi tidak berhenti sebagai usulan, melainkan terwujud dalam program pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga Natuna, khususnya di wilayah Bunguran Timur.
