KEPULAUAN RIAU — Proses audit yang dimulai sejak 3 Agustus 2026 ini bukan sekadar formalitas administratif. Tim BPKP yang turun berdasarkan Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-527/PW19/2/2026 itu secara khusus menggali data dari operator pelabuhan untuk mengukur sejauh mana fasilitas darat mampu mengimbangi laju pertumbuhan perdagangan di ibu kota Sulawesi Tengah tersebut.
Dalam diskusi tertutup dengan jajaran manajemen, auditor BPKP memetakan sejumlah aspek vital. Mulai dari kapasitas terminal, kelancaran arus barang, hingga rencana pengembangan fasilitas yang berorientasi pada peningkatan konektivitas logistik antarwilayah.
Pelabuhan Pantoloan selama ini memang menjadi gerbang utama distribusi komoditas dari wilayah hinterland ke pasar nasional. Keandalan layanan di pelabuhan ini menentukan cepat lambatnya perputaran ekonomi, tidak hanya bagi Kota Palu tetapi juga kabupaten-kabupaten penyangga di sekitarnya.
Chaerur Rijal, Terminal Head Pelindo TPK Pantoloan yang juga merangkap General Manager Pelindo Regional 4 Pantoloan, menyebut evaluasi ini sebagai momentum refleksi. "Kami menyambut baik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara bersama-sama sejauh mana dukungan sektor kepelabuhanan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kawasan sentra ekonomi dan perdagangan di Kota Palu," ujarnya.
Pihaknya mengakui bahwa pengembangan pelabuhan tidak bisa berjalan sendirian. Sinergi dengan KSOP Kelas II Teluk Palu, pelaku usaha, dan pemerintah daerah menjadi prasyarat agar investasi infrastruktur yang digelontorkan tepat sasaran dan tidak mubazir.
“Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Pelindo siap mendukung melalui penguatan layanan dan infrastruktur kepelabuhanan yang mampu menunjang kelancaran logistik dan perdagangan,” tambah Chaerur Rijal.
Dalam paparan yang disampaikan kepada tim pengawas, Pelindo TPK Pantoloan membeberkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Fokus utamanya adalah peningkatan kapasitas, produktivitas, serta aspek keselamatan pelayanan agar standar operasional semakin andal.
Masukan dari auditor nantinya diharapkan tidak hanya menjadi dokumen rekomendasi, tetapi juga peta jalan bagi perencanaan investasi jangka menengah. Bagi Pelindo, hasil evaluasi ini adalah bahan baku untuk menyusun prioritas pengembangan layanan yang responsif terhadap pertumbuhan arus barang di Sulawesi Tengah.
Sampai proses audit berakhir pada pertengahan September mendatang, publik menunggu sejauh mana rekomendasi BPKP mampu mendorong tata kelola kawasan ekonomi yang lebih transparan dan akuntabel. Bagi Pelindo, pelabuhan Pantoloan bukan sekadar aset perusahaan, melainkan urat nadi distribusi yang menentukan daya saing ekonomi daerah di masa depan.