TANJUNGPINANG — Sebanyak 30 titik blank spot total dan 177 titik sinyal lemah (poor coverage) menjadi target pembenahan total infrastruktur digital di Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa minimnya akses internet selama ini menghambat pelayanan publik, program Sekolah Rakyat, hingga pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah," tegasnya.
Sebagai tahap awal, Kementerian KomDigi memetakan enam Lokasi Prioritas Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang melibatkan tiga operator besar. Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto menyebut Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) akan menjadi garda terdepan dalam proyek ini.
"Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar," ucapnya.
Tantangan geografis Kepri yang 98 persen berupa lautan menjadi alasan utama kombinasi teknologi ini dipilih. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan menara konvensional, tetapi juga memanfaatkan Satelit Republik Indonesia (SATRIA) serta penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring.
Teknologi Direct-to-Device (D2D) berbasis satelit turut diterapkan untuk menembus area yang sulit dijangkau kabel serat optik. Dengan skema ini, perangkat gawai di pulau terpencil diharapkan bisa langsung tersambung tanpa perlu infrastruktur darat yang masif.
Konektivitas yang merata diproyeksikan menyentuh sektor produktif, khususnya 78.000 nelayan yang bermukim di kawasan pesisir. Aktivitas ekonomi mereka selama ini kerap terhambat oleh jarak dan minimnya informasi pasar.
"Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh untuk tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara," tutup Nyanyang Haris Pratamura.
Pemerintah pusat akan melakukan pemantauan berkala terhadap progres pembangunan infrastruktur ini. "Pemerintah akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan Kepri merdeka sinyal secara utuh," jelas Wayan Toni Supriyanto.