TANJUNGPINANG — Penurunan itu terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. BPS mencatat penduduk miskin di perkotaan berkurang dari 94,77 ribu orang menjadi 91,68 ribu orang, sementara di perdesaan turun dari 19,79 ribu menjadi 19,54 ribu orang.
Plt Kepala BPS Kepri Margaretha Ari Anggorowati menyebut tren ini berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan Maret 2025, jumlah penduduk miskin di provinsi itu berkurang 6,06 ribu orang.
Meski jumlah penduduk miskin menurun, standar batas kemiskinan justru meningkat. BPS mencatat garis kemiskinan pada Maret 2026 mencapai Rp891.524 per kapita per bulan, naik dari Rp870.738 pada September 2025.
Angka ini menjadi acuan untuk mengelompokkan penduduk. Mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menilai hasil ini merupakan buah dari intervensi pemerintah daerah dan pusat yang berjalan beriringan. Pemprov Kepri disebut terus memperkuat program jaring pengaman sosial dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota.
“Tanpa data yang valid, program penanganan kemiskinan tidak akan efektif, makanya perlu sinkronisasi data di lapangan supaya program intervensi tepat sasaran,” kata Nyanyang di Tanjungpinang, Kamis.
Ke depan, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan bantuan sosial. Nyanyang menyebut peningkatan kapabilitas warga menjadi agenda utama melalui pelatihan keterampilan, perluasan akses modal, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Seluruh program tersebut dipastikan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah disinkronkan dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Langkah ini diambil agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih dan benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.