NATUNA — Seluruh posyandu di Kabupaten Natuna diminta bergerak maksimal untuk menjangkau sasaran prioritas program intervensi serentak pencegahan stunting. Targetnya tegas: seluruh balita dan ibu hamil di daerah kepulauan itu harus terlayani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh pada Agustus 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Natuna, Moestofa Albakry, menyampaikan bahwa arahan tersebut turun langsung dari Menteri Dalam Negeri dan diperkuat oleh surat Gubernur Kepulauan Riau.
Dalam instruksi Kemendagri, setiap pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan tiga layanan utama berjalan optimal di seluruh posyandu. Ketiganya menjadi kunci deteksi dini potensi stunting sebelum kondisi anak semakin parah.
Jika ditemukan permasalahan gizi pada sasaran, pemerintah daerah dapat segera memberikan perlakuan yang tepat. Bentuk intervensi yang disiapkan antara lain perbaikan gizi bagi balita dan ibu hamil yang bermasalah, pemberian edukasi kepada masyarakat, serta penanganan lanjutan lainnya.
Menjelang pelaksanaan program, Pemkab Natuna telah menggelar rapat persiapan di Bukit Arai. Forum tersebut menghadirkan para pemangku kepentingan dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemkab Natuna.
Moestofa menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi penentu utama keberhasilan agenda nasional ini. Seluruh pihak diminta memiliki pemahaman dan langkah yang sama agar target yang ditetapkan pemerintah pusat dapat tercapai tepat waktu.
"Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan intervensi serentak ini. Kita mau seluruh pihak memiliki pemahaman dan langkah yang sama agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai," ujar Moestofa di Natuna, Selasa.
Angka cakupan layanan yang menyentuh 100 persen menjadi indikator utama keberhasilan deteksi dini. Dengan seluruh balita dan ibu hamil terpantau, potensi kasus stunting baru dapat langsung direspons sebelum berdampak jangka panjang pada tumbuh kembang anak.
Kabupaten Natuna sendiri merupakan wilayah kepulauan dengan sebaran permukiman yang menuntut mobilitas petugas kesehatan ekstra. Pengoptimalan posyandu diharapkan mampu memangkas kendala geografis tersebut, sehingga tidak ada satu pun sasaran yang terlewat dari pemantauan.