TANJUNGPINANG — Sebanyak 594 ribu warga Kepulauan Riau tercatat telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juli 2026. Angka itu setara 87,47 persen dari total target penerima manfaat yang dicanangkan pemerintah pusat.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebutkan, layanan gizi tersebut ditopang oleh 239 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Pemprov saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat operasional dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ansar menekankan seluruh SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini menjadi jaminan kebersihan makanan sekaligus langkah pencegahan risiko keracunan massal.
"Visi kami adalah mewujudkan Kepri yang maju, makmur, dan merata. Seluruh program pembangunan daerah juga diarahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional," kata Ansar di Tanjungpinang, Selasa.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kepri telah mencapai 407 unit. Dari jumlah tersebut, 271 koperasi telah memiliki lahan, sementara 136 lainnya masih dalam proses penyediaan.
Pemerintah daerah turut mendorong kolaborasi BUMN dengan koperasi untuk memasok logistik ke tingkat desa dan kelurahan. "Kami terus berkonsultasi ke pusat supaya program ini dapat segera terlaksana sebagai daya ungkit ekonomi masyarakat," ujarnya.
Program Sekolah Rakyat di Kepri saat ini menampung 201 peserta didik. Rinciannya, 96 siswa berada di Kabupaten Natuna, 62 siswa di Kota Tanjungpinang, dan 43 siswa di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pemprov menggesa lelang proyek pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di tiga daerah tersebut. Pembangunan juga bakal menyusul di Kabupaten Bintan, Karimun, dan Lingga.
"Termasuk satu Sekolah Rakyat tingkat Provinsi Kepri di Pulau Dompak, sudah dilakukan peninjauan dan dalam waktu akan segera dilelang oleh Kementerian Sosial," ungkap Ansar.
Untuk program Kampung Nelayan Merah Putih, sebanyak 124 lokasi telah diusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Empat di antaranya sudah ditetapkan, terdiri dari tiga lokasi di Kota Batam dan satu lokasi di Desa Cemaga Utara, Kabupaten Natuna.
Survei topografi telah rampung di 82 lokasi, 18 lokasi menjadi usulan tambahan survei, dan 20 lokasi lain masih menunggu giliran. "Target kita dalam dua tahun ke depan, 100 titik kampung nelayan dapat terbangun di Kepri," tutur Ansar.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mengawal program strategis nasional agar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dampak yang diharapkan mencakup pembangunan infrastruktur fisik, penciptaan lapangan kerja baru, serta perluasan akses penyaluran logistik.