Pemkab Lingga Susun KUA-PPAS 2027 Senilai Rp 917,6 Miliar, Fokus pada Kualitas Belanja dan Penguatan Ekonomi Daerah

LINGGA — Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2027 bukan sekadar dokumen teknis. Dokumen ini menjadi haluan utama pembangunan daerah yang harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau.

Keselarasan ini menjadi fondasi agar setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan terpadu, saling mendukung, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Lingga.

Belanja Daerah Capai Rp 917,6 Miliar, Ini Prioritasnya

Dalam rancangan APBD 2027, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 917.606.713.326,00. Alokasi ini disusun secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat, standar pelayanan minimal, serta prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan belanja tahun depan diarahkan untuk menghasilkan belanja yang berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

PAD Masih Didominasi Transfer, Pemkab Genjot Potensi Lokal

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Lingga saat ini masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Meski demikian, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diupayakan meningkat secara bertahap.

Optimalisasi PAD dilakukan melalui beberapa langkah konkret, antara lain:

• Peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.
• Penguatan pemungutan pajak dan retribusi agar lebih efektif dan efisien.
• Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif.
• Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
• Pengembangan potensi ekonomi daerah yang belum tergarap maksimal.

Seluruh kebijakan pendapatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan Daerah: Jaga Keseimbangan dan Kesinambungan Fiskal

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2027 difokuskan untuk menjaga keseimbangan struktur APBD dan mendukung kesinambungan fiskal. Pemerintah daerah memastikan sumber pembiayaan yang memadai tetap tersedia untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi pegangan utama dalam pengelolaan pembiayaan ini.

Bukan Sekadar Dokumen, APBD Adalah Instrumen Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Lingga menegaskan bahwa APBD bukanlah tujuan akhir. Dokumen keuangan ini merupakan instrumen pembangunan yang menentukan kemampuan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, memperkuat perekonomian, serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha.

APBD 2027 juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Lingga. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Pihak eksekutif berharap rancangan KUA-PPAS ini dapat dibahas secara komprehensif, objektif, dan konstruktif bersama DPRD sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.